vaksin kedaluwarsa
Wamenkes Ungkap Nasib 40,2 Juta Vaksin COVID-19 Kedaluwarsa, Bakal Dimusnahkan
- Advertisements -
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) didampingi Hakim MK memimpin sidang dengan agenda pembacaan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/10). Dalam sidang tersebut Mahkamah Konstitusi memutus lima perkara yakni Pengujian UU tentang Narkotika, pengujian UU No.8 Tahun 1981 Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) tentang Hukum Acara Pidana, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan pengujian Pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/kye/17(ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram

Jakarta – Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan menghukum atau membebaskan seseorang dari tuduhan pidana dalam mencapai keadilan bagi masyarakat, mengutip kompas.com (17/05).

Tujuan sistem peradilan pidana adalah menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan dan yang bersalah dapat dipidana.

Sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan hukum pidana atau hukum formil publik. Asas-asas hukum acara pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah:

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP merupakan penjabaran Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya putusan hakim. Hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Asas Praduga tak Bersalah

Eksistensi asas praduga tak bersalah tampak pada ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP.

Dalam praktik peradilan, manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut selama proses peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana.

Sehingga, selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Asas Oportunitas

Asas oportunitas dirumuskan sebagai asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan dengan atau tanpa syarat.

Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

Asas pemeriksaan pengadilan terbuka menunjukkan bahwa pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Ketentuannya tertulis dalam pasal 153 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP.

Asas Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim

Dalam acara hukum pidana tidak mengenal forum privilegiatum atau perlakuan yang bersifat khusus. Negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum.

Sebagaimana ditentukan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Pasal 69 sampai pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum yang memungkinkan tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang luas, yaitu:

  • Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
  • Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
  • Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka pada semua tingkat pemeriksaan.
  • Pembicaraan antarpenasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut kemanan negara.
  • Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
  • Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.

Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung

Dalam pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi dan dilaksanakan secara lisan dalam Bahasa Indonesia.

Implementasi dari asas ini tercantum dalam penjelasan umum angka 3 huruf h, pasal 153, pasal 154, dan pasal 155 KUHAP.  

Referensi Masyhudi. 2022. Sistem Integritas Nasional dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram

MOST VIEWED !

Jual di Mall Harganya Murah, Rame Ya!
Jual di Mall Harganya Murah, Rame Ya!
Versanews, Palembang – Makanan khas Japan ramen ternyata ada yang harganya murah alias terjangkau....
Berniat Rintis Bisnis Kuliner, Simak Saran Pelaku Usaha Berikut
Berniat Rintis Bisnis Kuliner, Simak Saran Pelaku Usaha Berikut
Jakarta – Ada satu elemen penting yang perlu diperhatikan ketika hendak atau sedang membangun bisnis...
Mencuci Buah dan Sayur, Perlukah? Ini Kata Ahli
Mencuci Buah dan Sayur, Perlukah? Ini Kata Ahli
Jakarta: Pejabat kesehatan federal melaporkan 48 juta orang menjadi sakit akibat penyakit bawaan makanan...
Kopi Espreso Terkait dengan Kolesterol Tinggi? Benarkah
Kopi Espreso Terkait dengan Kolesterol Tinggi? Benarkah
Jakarta: Sebuah studi mengatakan bahwa minum kopi espreso dikaitkan dengan peningkatan kadar kolesterol...
Resep Ayam Geprek Rumahan, Enak dan Praktis
Resep Ayam Geprek Rumahan, Enak dan Praktis
Ayam geprek menjadi salah satu menu masakan praktis yang kini semakin banyak diminati masyarakat. Level...
Artis (Citayem Fashion Week (CFW) Bonge
Ikutan Jakarta Fashion and Food Festival Bonge Makin Mentereng

LATEST NEWS

Pura-pura Jadi Penumpang, Pria Ini Todong Ojol
Di Palembang Ternyata Ada Yayasan Sampah Amal Nusantara
Deru Lantik Pengkab Pordasi Muba, Gali Potensi Atlet Berkuda di Daerah
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Puji Langkah Herman  Deru
Diduga Keracunan Asap Genset, Karyawan Indomaret Meninggal Didalam Toilet
Pemkot Palembang Dorong Percepatan TPAKD
Berhasil Tekan Inflasi, Provinsi Sumsel Raih Reward DID Rp.10,32 Miliar dari Kemenkeu RI
Herman Deru Dapat Dukungan Insan Pers Sukseskan Program GSMP

OTHER POST

Yayasan Sampah Amal Nusantara saat audensi ke Pemkot Palembang
Di Palembang Ternyata Ada Yayasan Sampah Amal Nusantara
Versanews, Palembang – Selain Pemerintah, perhatian terkait tingginya jumlah...
Gubernur Sumsel Herman Deru lantik Pordasi Muba
Deru Lantik Pengkab Pordasi Muba, Gali Potensi Atlet Berkuda di Daerah
Versanews, MUBA – Dalam lawatannya ke Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam...
Launching Progran Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) di OKU Timur
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Puji Langkah Herman Deru
Versanews, OKU Timur – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) hadir langsung...
Roadshow Literasi dan Inklusi Keuangan Optimalisasi Akses Keuangan kepada UMKM dan Pelajar oleh TPAKD Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang Tahun 2022.
Pemkot Palembang Dorong Percepatan TPAKD
Versanews, Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus mendorong Tim...
Pura-pura Jadi Penumpang, Pria Ini Todong Ojol
Versanews, Palembang – Penumpang ojek online (Ojol) todong handphone driver dengan pura-pura menjadi penumpang menggunakan senjata tajam. Alhasil...
Di Palembang Ternyata Ada Yayasan Sampah Amal Nusantara
Versanews, Palembang – Selain Pemerintah, perhatian terkait tingginya jumlah sampah di kota Palembang juga menjadi perhatian dari berbagai kalangan,...
Deru Lantik Pengkab Pordasi Muba, Gali Potensi Atlet Berkuda di Daerah
Versanews, MUBA – Dalam lawatannya ke Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dalam rangka HUT ke 66 Kabupaten Muba, Gubernur Sumsel H Herman Deru berkesempatan...
Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Puji Langkah Herman Deru
Versanews, OKU Timur – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru (HD) hadir langsung pada Launching Progran Desa/Kelurahan Cinta Statistik (Cantik)...
Diduga Keracunan Asap Genset, Karyawan Indomaret Meninggal Didalam Toilet
Versanews, Palembang – Seorang laki-laki ditemukan meninggal dunia di dalam toilet tempat ia bekerja diduga keracunan gas monoksida (asap) dari genset...
Pemkot Palembang Dorong Percepatan TPAKD
Versanews, Palembang – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang terus mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mengoptimalisasikan...