Kemnaker Gagalkan Pengiriman 11 Pekerja Migran Ilegal

-

- Advertisment -spot_img

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan berhasil menggagalkan pengiriman 11 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) non prosedural yang direkrut dan akan diberangkatkan oleh orang perseorangan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Timur Tengah.

Hal itu terjadi saat Tim Satgas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Satgas PPMI) dari Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia dan Pengawas Ketenagakerjaan, Kemnaker melakukan Inspeksi Mendadak pada Kamis (17/6) di daerah Halim Perdanakusuma, Makassar, Jakarta Timur.

- Advertisement -

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menjelaskan, 11 CPMI yang akan dikirimkan ke Timur Tengah ini dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi dan kemudahan dalam mengurusi prosesnya.

Atas kejadian tersebut, Dirjen Suhartono mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada jika ada pihak-pihak yang merayu untuk bekerja ke luar negeri dengan mudah, apalagi untuk bekerja ke luar negeri sebagai PLRT di negara Timur Tengah.

“Pastikan bahwa informasi penempatan PMI ke luar negeri didapatkan atau diklarifikasi sebelumnya melalui Dinas Ketenagakerjaan atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat. Para pencari kerja juga dapat mengakses karir hub melalui aplikasi Sisnaker yang tersedia pada smartphone android untuk mencari segala informasi ketenagakerjaan”, kata Dirjen Suhartono.

Koordinator PPMI, Direktorat Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Ridho Amrullah mengemukakan, Sidak dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat CPMI yang akan di berangkatkan ke Timur Tengah.

“Kami mendapat informasi bahwa para CPMI akan dikirim ke negara Irak dan Uni Emirat Arab yang ditampung pada dua kamar kos berlantai dua,” Ridho.

Ridho mengatakan, 11 CPMI yang akan dikirim ini tidak dilengkapi dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan, sehingga membuat pelindungan terhadap mereka menjadi rentan. 11 CPMI tersebut berasal dari berbagai daerah, yaitu, Bangka Belitung, Madiun, Pandeglang, Musi Banyuasin Sumsel, Karawang, Sukabumi, Papua, Lampung Utara, Bandung, Purbalingga, dan Cilegon.

Menurut Ridho, rencana pengiriman CPMI ke luar negeri ini melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 Tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

“Pelanggaran juga diduga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana pemerintah melarang pengiriman PMI ke kawasan Timur Tengah untuk sektor domestik dan rumah tangga,” kata Ridho.

Plt. Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia, Yuli Adiratna menyatakan pihaknya bersama Pengawas Ketenagakerjaan dan kepolisian akan mendalami adanya indikasi tindak pidana pada kasus ini. Kemnaker juga akan bersikap tegas kepada perusahaan penempatan PMI yang terlibat dalam kasus ini.

“Selanjutnya, penanganan para calon pekerja migran tersebut akan dikoordinasikan dengan Kepolisian RI agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut,” kata Yuli.

- Advertisment -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Sorotan

Latest news

Mendapat Masukan Dan Respon Masyarakat, Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan...

Kalapas Tuban Pimpin Razia, Puluhan Barang Berbahaya Berhasil Disita

Tuban - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tuban mendadak melakukan Razia di 3 blok hunian Lapas. Razia yang dipimpin langsung...

Rutan Banda Aceh Buka Kelas Tahfiz Al-Qur’an

Banda Aceh - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Rutan Banda Aceh membuka kegiatan pengajian sekaligus kelas khusus Tahfiz Al-Qur’an bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Senin...
- Advertisement -spot_imgspot_img

BPK Ungkap Tiga Reksa Dana Belum Ditutup Padahal Diperintahkan Bubar oleh OJK

Jakarta - Sebanyak tiga reksa dana tercatat oleh BPK masih eksis, padahal manajer investasi sudah diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan...

Pemulihan Ekonomi Global Berimbas Positif Pada Perekonomian Indonesia

Jakarta - Kerja keras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan percepatan vaksinasi...

Must read

Mendapat Masukan Dan Respon Masyarakat, Jokowi Batalkan Vaksin Berbayar

Jakarta - Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk...

Kalapas Tuban Pimpin Razia, Puluhan Barang Berbahaya Berhasil Disita

Tuban - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tuban mendadak melakukan...
- Advertisement -spot_imgspot_img