JAKARTA — Kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) menuai kritik keras dari pengamat kebijakan publik. Kegiatan cek kesehatan gratis yang digelar langsung oleh Menteri KomDigi, Meutya Viada Hafid, dinilai telah melampaui kewenangan institusinya dan mengaburkan fokus utama kementerian.
“KomDigi itu offside. Bukan domain dia, tapi seolah-olah seperti Kementerian Kesehatan. Ngapain coba?” tegas Adib Miftahul, pengamat kebijakan publik, saat dimintai tanggapan oleh media, Senin (4/8/2025), menanggapi kehadiran Menkomdigi dalam program kesehatan di Sekolah Penabur.
Adib menilai, Kementerian KomDigi seharusnya serius menangani isu-isu mendesak di ruang digital seperti judi online dan konten pornografi, yang hingga kini masih sangat mudah diakses masyarakat, terutama kalangan ekonomi bawah.
“Sampai detik ini, orang masih bisa mengakses situs judi online dan situs porno. Itu fakta di lapangan yang tidak bisa dibantah. Harusnya itu yang jadi prioritas,” ujarnya menegaskan.
Lebih lanjut, ia menyayangkan keterlibatan langsung Menkomdigi dalam kegiatan non-prioritas yang menurutnya bisa ditangani oleh jajaran teknis saja.
“Kalau cuma memberitakan atau mengedukasi masyarakat soal cek kesehatan gratis, itu cukup dilakukan oleh jajaran teknis. Tidak perlu sampai menterinya turun tangan. Apalagi ini bukan kebijakan dari kementeriannya sendiri,” tambah Adib.
Ia pun mencurigai langkah tersebut sebagai upaya pencitraan politik.
“Ini overlapping kewenangan. Atau bisa dibilang, menterinya ingin terlihat dekat dengan Presiden Prabowo, padahal itu bukan tugas utamanya,” pungkasnya.
Pemprov Banten Dukung Penuh CKG Sekolah
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni justru menegaskan pentingnya pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah sebagai langkah preventif bagi siswa.
“Seringkali kita baru sadar pentingnya cek kesehatan saat sudah sakit. Padahal, melalui program ini kita bisa mendeteksi masalah kesehatan sejak dini,” ujar Andra saat mendampingi Menkomdigi Meutya Viada Hafid dalam Kick-off CKG Sekolah di SMP Katolik Penabur, Tangerang, Senin (4/8/2025).
Andra menyebut program ini sudah berjalan selama tiga hari terakhir di berbagai sekolah, dari tingkat SD hingga SMA/SMK dan Sekolah Khusus (SKh), bekerja sama dengan petugas Puskesmas dan pemerintah kabupaten/kota.
“Kami berkolaborasi tanpa membatasi kewenangan. Bersama petugas Puskesmas dan dukungan Pemerintah Pusat, kami turun langsung ke lapangan,” ucapnya.
Ia pun optimistis program ini akan mendukung target nasional 53 juta siswa yang mendapatkan layanan cek kesehatan.
“Dengan kolaborasi kuat antara pusat dan daerah, kami yakin target nasional 53 juta siswa dapat tercapai, dan anak-anak Indonesia bisa tumbuh lebih sehat,” kata Andra yang turut didampingi Ketua TP PKK Banten, Tinawati Andra Soni.
