vaksin kedaluwarsa
Wamenkes Ungkap Nasib 40,2 Juta Vaksin COVID-19 Kedaluwarsa, Bakal Dimusnahkan
- Advertisements -
Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya didampingi pengacara Dewan Pers Wina Armada sedang memberi keterangan pers di Gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu, 31/8/2022.

Dewan Pers Menang, Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email

Jakarta, Versanews – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (Rabu, 31/8/2022) di Jakarta mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam keputusannya MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Usman Anwar, yang memimpin sidang. Dengan demikian permohonan uji materiil terhadap UU Pers itu pun gugur.

MK membantah beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK.

Menurut MK, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK. “Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” tutur Usman.

Mengenai gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan, bahwa hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut.

Bersyukur

Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, mengaku bersyukur. Ia berpendapat, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil.

“Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” ungkap dia.

Sedangkan anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengutarakan secara umum apa yang digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma. Itu sebabnya dia mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan.

Masukan itu akan melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut. “Dengan keputusan MK ini, kami berharap semua pihak bisa mematuhi. Tak hanya terbatas pada insan dan organisasi pers, akan tetapi pemerintah pun perlu mematuhinya,” kata dia.

Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Mereka mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021. Adapun dari Dewan Pers yang ikut menyaksikan jalannya persidangan adalah M Agung Dharmajaya, Ninik Rahayu, dan Asmono Wikan. Mereka hadir secara daring mendampingi pengacara Dewan Pers, Wina Armada SH.

Gelar Jumpa Pers

Sesuai MK memutuskan menolak
gugatan uji materiil UU Pers, Dewan Pers, Rabu (31/8) menggelar jumpa pers di Gedung Dewan Pers Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat dengan dihadiri reporter dari berbagai platform dan pengurus organisasi pers konstituen Dewan Pers.

Wakil Ketua Umum Serikat Media
Siber Indonesia (SMSI) Yono Hartono, Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim, dan pengurus organisasi pers lainnya.

Wakil Ketua Dewan Pers M Agung Dharmajaya didampingi pengacara Dewan Pers Wina Armada menjelaskan keputusan MK yang memenangkan Dewan Pers atas gugatan uji materi Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

Uji materiil UU Pers ini dimohonkan oleh Heintje Grinston Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiarto Santoso. Ketiganya mengajukan uji materiil UU Pers ke MK pada 12 Agustus 2021.

Wina Armada menjelaskan, UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 itu pangkal demokrasi, menjamin kebebasan pers, dan kebebasan seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Dalam kesempatan jumpa pers tersebut, Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir menyampaikan selamat kepada Dewan Pers atas kemenangan dalam menghadapi gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

“Kemenangan dalam sidang MK ini menguatkan Dewan Pers dalam memperjuangkan kemerdekaan pers,” kata Nasir. (*)

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email

MOST VIEWED !

Jual di Mall Harganya Murah, Rame Ya!
Jual di Mall Harganya Murah, Rame Ya!
Versanews, Palembang – Makanan khas Japan ramen ternyata ada yang harganya murah alias terjangkau....
Berniat Rintis Bisnis Kuliner, Simak Saran Pelaku Usaha Berikut
Berniat Rintis Bisnis Kuliner, Simak Saran Pelaku Usaha Berikut
Jakarta – Ada satu elemen penting yang perlu diperhatikan ketika hendak atau sedang membangun bisnis...
Mencuci Buah dan Sayur, Perlukah? Ini Kata Ahli
Mencuci Buah dan Sayur, Perlukah? Ini Kata Ahli
Jakarta: Pejabat kesehatan federal melaporkan 48 juta orang menjadi sakit akibat penyakit bawaan makanan...
Kopi Espreso Terkait dengan Kolesterol Tinggi? Benarkah
Kopi Espreso Terkait dengan Kolesterol Tinggi? Benarkah
Jakarta: Sebuah studi mengatakan bahwa minum kopi espreso dikaitkan dengan peningkatan kadar kolesterol...
Resep Ayam Geprek Rumahan, Enak dan Praktis
Resep Ayam Geprek Rumahan, Enak dan Praktis
Ayam geprek menjadi salah satu menu masakan praktis yang kini semakin banyak diminati masyarakat. Level...
Artis (Citayem Fashion Week (CFW) Bonge
Ikutan Jakarta Fashion and Food Festival Bonge Makin Mentereng

LATEST NEWS

Jaga Kondusifitas Malam Natal, Warga Palembang Lakukan Ini
PT Bukit Asam Tanjung Enim Digugat!
Ucok Hidayat Kembali Pimpin PSSI Sumsel, Langsung Fokus Piala Dunia U-20
Arogan, Kepala UPTD Darat Dishub Banyuasin Batalkan SK Lahan Parkir Sepihak
Semmi sumsel dan Garis mempertanyakan kolam retensi danau opi untuk siapa
PEPAKSI Terkonsolidasi di seluruh Indonesia
Herman Deru Tinjau Pengerjaan Pengembangan Danau Opi Sebagai Kolam Retensi Atasi Banjir
Pemprov Sumsel Hadiri Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Penanggulangan Terorisme di Sumsel

OTHER POST

Gereja Katolik ST.Yoseph Jalan Jend Sudirman
Jaga Kondusifitas Malam Natal, Warga Palembang Lakukan Ini
Gereja HKBP Sako Kenten Versanews.com, Palembang – Demi menjaga persatuan NKRI...
Kantor Hendra Jaya and Associates
PT Bukit Asam Tanjung Enim Digugat!
Versanews, Palembang – PT Bukit Asam (BA) Tanjung digugat secara perdata oleh...
Ucok Hidayat kembali pimpin PSSI Sumsel setelah terpilih secara aklamasi
Ucok Hidayat Kembali Pimpin PSSI Sumsel, Langsung Fokus Piala Dunia U-20
Versanews, Palembang – Ucok Hidayat terpilih secara aklamasi dalam Kongres Luar...
Ketua koordinator parkir Banyuasin, Irwansyah (tengah) didampingi rekannya
Arogan, Kepala UPTD Darat Dishub Banyuasin Batalkan SK Lahan Parkir Sepihak
Versanews, Palembang – Adanya penerbitan Surat Keputusan (SK) baru yang dikeluarkan...
Jaga Kondusifitas Malam Natal, Warga Palembang Lakukan Ini
Gereja HKBP Sako Kenten Versanews.com, Palembang – Demi menjaga persatuan NKRI dan kondusifitas perayaan malam Natal dan bentuk toleransi antar umat...
PT Bukit Asam Tanjung Enim Digugat!
Versanews, Palembang – PT Bukit Asam (BA) Tanjung digugat secara perdata oleh Kantor Hendra Jaya and Associates ke Pengadilan Negeri Muara Enim terkait...
Ucok Hidayat Kembali Pimpin PSSI Sumsel, Langsung Fokus Piala Dunia U-20
Versanews, Palembang – Ucok Hidayat terpilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia...
Arogan, Kepala UPTD Darat Dishub Banyuasin Batalkan SK Lahan Parkir Sepihak
Versanews, Palembang – Adanya penerbitan Surat Keputusan (SK) baru yang dikeluarkan Dishub Banyuasin, menjadi keributan lahan parkir di KM 18 Kabupaten...
Semmi sumsel dan Garis mempertanyakan kolam retensi danau opi untuk siapa
Palembang, Versanews – Aksi unjuk rasa di depan kantor pengelolaan sumber daya air (PSDA) provinsi Sumatera selatan (19/10). Massa aksi mempertanyakan...
PEPAKSI Terkonsolidasi di seluruh Indonesia
Versanews, Jakarta – Mantan kepala desa di seluruh Indonesia telah mempunyai wadah persatuan untuk saling bersilaturrahim dan bersinergi yang diberi...