Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan dan pengawasan, guna menutup celah korupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan hal ini dalam audiensi dengan jajaran BPOM di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/2).
“Kalau bicara obat dan makanan, ini menjadi aspek penting yang memegang peran vital dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sebagai lembaga pengawas, BPOM bertugas memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Namun, potensi penyimpangan dalam pengawasan tetap menjadi tantangan yang harus ditindak tegas. Sebab, BPOM memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya negara yang lebih sehat dan kuat guna mendukung pembangunan nasional,” ujar Setyo.
BPOM berkontribusi besar dalam perekonomian nasional melalui pengawasan industri farmasi senilai Rp176,3 triliun dan industri makanan senilai Rp5.420 triliun. Setyo menekankan pentingnya memastikan seluruh proses berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi, termasuk pemberantasan calo.
“Masalah utama dalam pelayanan adalah keberadaan calo. Oleh karena itu, penguatan internal BPOM menjadi kunci. Dengan peran masing-masing deputi, BPOM dapat mencegah penyimpangan, termasuk dengan tidak bekerja sama dengan pihak tak bertanggung jawab. Sebab, sehebat apa pun calo, jika jalurnya terputus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa,” jelas Setyo.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo. Menurutnya, izin yang dikeluarkan oleh BPOM sangat krusial dan rentan disisipi perilaku koruptif. “Suap dan gratifikasi itu rawan di sektor perizinan. Kadang-kadang gratifikasi tidak dirasakan secara langsung, tetapi dalam bentuk layanan luar biasa. Ini yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan. Jika hal ini bisa dicegah, maka BPOM bisa menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam menjaga integritas,” jelas Ibnu.
Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 BPOM menunjukkan skor integritas dengan indeks Ter-JAGA yakni 83,98 poin, meningkat 0,56 poin dari tahun sebelumnya. Capaian ini mengantarkan BPOM masuk dalam 15 besar skor SPI 2024 tertinggi kategori kementerian/lembaga dan menjadi urutan ke-4 untuk Cluster A.
“Pencapaian SPI yang nilainya sudah tinggi menurut saya ini pencapaian yang luar biasa. Tentunya ini dibarengi dengan usaha keras. Di luar fungsi pengawasan, BPOM juga beberapa kali sudah melakukan penindakan, itu sudah bagus dan dapat dipertahankan,” jelas Ibnu.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menuturkan bahwa pihaknya akan terus menjaga integritas dan melakukan langkah strategi pencegahan korupsi, termasuk penerapan Zona Integritas pada unit kerja, penanganan benturan kepentingan, pengelolaan gratifikasi, dan wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Kita bersyukur BPOM memiliki otoritas yang besar, bukan hanya mengawasi, tetapi juga sampai pada tahap penindakan. Kami menghasilkan jutaan sertifikat dari ratusan ribu pelaku usaha. Oleh karena itu, berdasarkan peluang-peluang adanya penyelewengan, kami tidak mau menyeleweng. Kami bertekad ingin menjadi orang yang bersih, orang yang clean, orang yang bebas dari korupsi, bebas dari mafia, bebas dari segala tindakan-tindakan yang ilegal,” tutur Taruna.
Dalam audiensi ini, Taruna juga menyampaikan lima poin utama kepada KPK, yaitu strategi nasional, komitmen integritas, reviu memorandum of understanding (MoU), informasi mengenai potensi bahaya yang ada di BPOM, serta meminta adanya pegawai KPK yang dapat berkantor di BPOM. (Her.)
About The Author
