Dewan Pers bersama anggota konstituen akan melakukan konsolidasi
vaksin kedaluwarsa
Wamenkes Ungkap Nasib 40,2 Juta Vaksin COVID-19 Kedaluwarsa, Bakal Dimusnahkan
- Advertisements -
Dewan Pers bersama anggota konstituen akan melakukan konsolidasi

Pasca Putusan MK, Dewan Pers Bersama Konstituen, Konsolidasi Hadapi UKW Palsu

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email

Versanews, Jakarta – Dewan Pers bersama anggota konstituen akan melakukan konsolidasi dalam menghadapi banyaknya gerakan uji kompetensi wartawan (UKW) palsu yang bukan dilaksanakan oleh Dewan Pers.

Konstituen yang akan dilibatkan antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).

Hal ini berarti, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 38/PUU-XIX/2021, bahwa Dewan Pers adalah lembaga independen satu-satunya di Indonesia yang secara sah –menurut Undang-Undang nomor 40/1999 tentang Pers– sebagai pemegang amanah kemerdekaan pers di Indonesia.

Topik itu mengemuka dalam acara syukuran konstituen Dewan Pers yang dilaksanakan di Gedung Dewan Pers secara hibrid, Selasa (6/9/2022) di Jakarta. Acara tersebut dihadiri seluruh perwakilan konstituen, para ahli pers, dan kuasa hukum yang terlibat dalam persidangan di MK.

Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, dalam sambutannya mengatakan, hasil keputusan MK adalah kemenangan masyarakat pers secara keseluruhan dan kemenangan kemerdekaan pers itu sendiri.

“Ini adalah satu dari sedikit keputusan MK yang dimenangkan oleh masyarakat,” kata Prof Azra yang menilai keputusan ini adalah sebuah tonggak penting.

Pada sidang 31 Agustus 2022, MK menolak seluruh argumen pemohon atas nama Heintje G Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso untuk uji materiil pasal 15 ayat (2) huruf f dan pasal 15 ayat (5) UU Pers.

Tentang kewenangan Dewan Pers dalam menyusun peraturan dan dianggap tidak independen karena ada ketetapan presiden, menurut hakim MK, itu sudah sesuai. Dalam hal pemilihan anggota Dewan Pers pun dilakukan oleh panitia pemilihan dari konstituen dan presiden hanya mengeluarkan surat keputusan (SK). Penetapan ketua Dewan Pers juga ditentukan oleh para anggota yang terpilih.

Semua alasan keberatan yang diajukan dalam uji materi ditolak secara bulat oleh MK. Dari 9 hakim MK yang dipimpin oleh Anwar Usman, tidak ada yang dissenting opinion (beda pendapat). Keputusan ini bersifat final dan mengikat.

Gugatan MK ini bukan kali pertama. Sebelumnya Dewan Pers pernah digugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Semua gugatan itu dimenangkan Dewan Pers.

Menurut Prof Azra, andmark ini penting. Dewan Pers akan melakukan konsolidasi dengan konstituen dan bersama tim pengacara untuk menghadapi semua itu. “Nanti akan ada sisi yang lain untuk menyampaikan gugatan. Motifnya pun bisa lain, misalnya berkaitan dengan motif-motif bisa soal pribadi, keuangan, atau politik,” paparnya.

Wina Armada, selaku koordinator pengacara Dewan Pers di persidangan MK, meminta semua pihak jeli memaknai norma dari keputusan MK tersebut.

“Keputusan MK jelas, bahwa norma pasal 15 ayat 2 dan ayat 5 tidak bertentangan dengan konstitusi Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 tentang hak warga negara berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat,” tuturnya.

“Keputusan ini mutlak. Semua hakim tidak ada yang berbeda pendapat. Ini implikasinya sah dari semua hasil dan sesuai hukum dan konstitusional,” tegas Wina.

Karena keputusan MK itu final dan mengikat (final and binding), produk hukum ini mendapat cap benar dan harus diikuti.

Tidak ada lagi perlawanan. Dewan Pers memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan yang dibuat bersama konstituen,” urai Wina. Dalam hal ini, termasuk pelaksanaan UKW, adalah kewenangan oleh Dewan Pers.

Ia menambahkan, hasil ini perlu dirumuskan lalu disosialisasikan pemda-pemda dan pihak terkait agar mereka semua paham. Dengan begitu, tidak ada lagi UKW oleh pihak manapun selain Dewan Pers.

Wina menjelaskan, proses pembuatan UU 40/99 memang merupakan upaya membuka keran kemerdekaan pers. “Tapi dalam upaya itu, ada saja residu dan munculnya yang abal-abal. Kita ingin menyaring itu. Mereka yang sebelah, secara teknikal dan filosofi tidak memiliki itu. Bahwa kemerdekaan pers ini milik masyarakat. Pers harus menjalankan amanah itu,” kata dia.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli, menengarai setelah ini akan banyak muncul efek-efek lanjutan. Misalnya akan ada pengaduan-pengaduan terhadap Dewan Pers. Ia berpendapat hal ini harus diantisipasi dan perlu dihadapi.

Untuk itulah, Wina malah menambahkan, Dewan Pers tidak perlu low profile dan defensif, karena sudah mendapat ketetapan MK yang final dan mengikat. Dewan Pers disarankan bersikap tegas dalam menjalankan amanat tersebut.

Sementara itu, salah satu konstituen Dewan Pers, yakni Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) merespon positif adanya konsolidasi Dewan Pers bersama seluruh konstituen dalam menyikapi putusan MK tersebut.

“Dengan adanya Keputusan MK
Nomor 38/PUU-XIX/2021 di akhir Agustus 2022, maka Dewan Pers adalah lembaga independen satu-satunya di Indonesia yang secara sah, sesuai Undang-Undang nomor 40/1999 tentang Pers, sebagai pemegang amanah kemerdekaan pers di Indonesia. Oleh karena itu, hanya Dewan Pers yang resmi melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kalau ada lembaga lain menyelenggarakan UKW, maka harus tegas disikapi, termasuk dengan diproses secara hukum,” ujar Makali Kumar SH, Ketua bidang hukum SMSI Pusat.

Makali Kumar, menambahkan, dengan putusan MK itu, semakin menegaskan Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangannya, untuk mengatur kemerdekaan pers, sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Sehingga, apabila kedepan, masih terjadi, adanya beredar sertifikat UKW di luar pedoman yang dikeluarkan Dewan Pers, itu dianggap ilegal atau palsu.

“Kami dari SMSI minta Dewan Pers, untuk melakukan tindakan tegas, jika kedepan, ada yang menggelar UKW di luar Dewan Pers. Termasuk kalau ada masalah beredarnya, sertifikat UKW palsu. Harus ditindak dan proses hukum. Jangan sampai dibiarkan, karena bisa menjadi preseden buruk bagi citra Pers kedepannya,” tegas Makali Kumar, yang selama ini aktif menjadi salah satu penguji UKW yang diselenggarakan Dewan Pers.

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email

MOST VIEWED !

Jual di Mall Harganya Murah, Rame Ya!
Jual di Mall Harganya Murah, Rame Ya!
Versanews, Palembang – Makanan khas Japan ramen ternyata ada yang harganya murah alias terjangkau....
Berniat Rintis Bisnis Kuliner, Simak Saran Pelaku Usaha Berikut
Berniat Rintis Bisnis Kuliner, Simak Saran Pelaku Usaha Berikut
Jakarta – Ada satu elemen penting yang perlu diperhatikan ketika hendak atau sedang membangun bisnis...
Mencuci Buah dan Sayur, Perlukah? Ini Kata Ahli
Mencuci Buah dan Sayur, Perlukah? Ini Kata Ahli
Jakarta: Pejabat kesehatan federal melaporkan 48 juta orang menjadi sakit akibat penyakit bawaan makanan...
Kopi Espreso Terkait dengan Kolesterol Tinggi? Benarkah
Kopi Espreso Terkait dengan Kolesterol Tinggi? Benarkah
Jakarta: Sebuah studi mengatakan bahwa minum kopi espreso dikaitkan dengan peningkatan kadar kolesterol...
Resep Ayam Geprek Rumahan, Enak dan Praktis
Resep Ayam Geprek Rumahan, Enak dan Praktis
Ayam geprek menjadi salah satu menu masakan praktis yang kini semakin banyak diminati masyarakat. Level...
Artis (Citayem Fashion Week (CFW) Bonge
Ikutan Jakarta Fashion and Food Festival Bonge Makin Mentereng

LATEST NEWS

Jaga Kondusifitas Malam Natal, Warga Palembang Lakukan Ini
PT Bukit Asam Tanjung Enim Digugat!
Ucok Hidayat Kembali Pimpin PSSI Sumsel, Langsung Fokus Piala Dunia U-20
Arogan, Kepala UPTD Darat Dishub Banyuasin Batalkan SK Lahan Parkir Sepihak
Semmi sumsel dan Garis mempertanyakan kolam retensi danau opi untuk siapa
PEPAKSI Terkonsolidasi di seluruh Indonesia
Herman Deru Tinjau Pengerjaan Pengembangan Danau Opi Sebagai Kolam Retensi Atasi Banjir
Pemprov Sumsel Hadiri Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Penanggulangan Terorisme di Sumsel

OTHER POST

Ucok Hidayat kembali pimpin PSSI Sumsel setelah terpilih secara aklamasi
Ucok Hidayat Kembali Pimpin PSSI Sumsel, Langsung Fokus Piala Dunia U-20
Versanews, Palembang – Ucok Hidayat terpilih secara aklamasi dalam Kongres Luar...
IMG-20221019-WA0005
Semmi sumsel dan Garis mempertanyakan kolam retensi danau opi untuk siapa
Palembang, Versanews – Aksi unjuk rasa di depan kantor pengelolaan sumber daya...
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat hadir dalam rapat bersama pimpinan Nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
Pers Indonesia Sejalan dengan Perjuangan Menjaga NKRI dan Pancasila
Oleh: Mohammad Nasir (Sekretaris Jenderal SMSI) Versanews – Pusat Teritorial...
2022-09-05_-_DPR_1
DPR Terima Penjelasan Wamenkumham, Pagu Anggaran Kemenkumham Tahun 2023 Naik
Jakarta, Versanews – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima penjelasan Wakil Menteri...
Jaga Kondusifitas Malam Natal, Warga Palembang Lakukan Ini
Gereja HKBP Sako Kenten Versanews.com, Palembang – Demi menjaga persatuan NKRI dan kondusifitas perayaan malam Natal dan bentuk toleransi antar umat...
PT Bukit Asam Tanjung Enim Digugat!
Versanews, Palembang – PT Bukit Asam (BA) Tanjung digugat secara perdata oleh Kantor Hendra Jaya and Associates ke Pengadilan Negeri Muara Enim terkait...
Ucok Hidayat Kembali Pimpin PSSI Sumsel, Langsung Fokus Piala Dunia U-20
Versanews, Palembang – Ucok Hidayat terpilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Asosiasi Provinsi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia...
Arogan, Kepala UPTD Darat Dishub Banyuasin Batalkan SK Lahan Parkir Sepihak
Versanews, Palembang – Adanya penerbitan Surat Keputusan (SK) baru yang dikeluarkan Dishub Banyuasin, menjadi keributan lahan parkir di KM 18 Kabupaten...
Semmi sumsel dan Garis mempertanyakan kolam retensi danau opi untuk siapa
Palembang, Versanews – Aksi unjuk rasa di depan kantor pengelolaan sumber daya air (PSDA) provinsi Sumatera selatan (19/10). Massa aksi mempertanyakan...
PEPAKSI Terkonsolidasi di seluruh Indonesia
Versanews, Jakarta – Mantan kepala desa di seluruh Indonesia telah mempunyai wadah persatuan untuk saling bersilaturrahim dan bersinergi yang diberi...