Palembang, Versanews – Mengawali agenda kerjanyanya Gubernur Sumsel H Herman Deru menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI, Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H, M.Tr, bertempat di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Selasa (7/3) pagi.
Dalam kunjungannya tersebut Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Ir. Harjo Susmoro khusus menyoroti optimalisasi program peningkatan penyediaan pangan nasional berbasis korporasi petani dalam rangka ketahanan nasional.
Bahkan dia menyebut tujuannya datang ke Sumsel untuk mengetahui seberapa jauh keamanan pangan yang dibangun sehingga nantinya daerah ini dapat dijadikan sebagai contoh atau role model bagi daerah lain.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Sumsel, yang telah baik. Bisa menjadi ke kedepannya menjadi role model bagi daerah,” ucap Harjo Susmoro.
Lebih lanjut dia menegaskan, hasil dari kajian yang dilakukan timnya akan disusun dalam bentuk rekomendasi yang akan dilaporkan langsung ke Presiden Jokowi untuk selanjutnya dijadikan data pendukung dalam mengambil kebijakan dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
Sementara itu Gubernur Herman Deru menyampaikan terimakasih atas kunjungan yang telah dilakukan bahkan dia menyebut suatu kehormatan bagi Sumsel yang telah mendapatkan kesempatan untuk dijadikan lokasi kunjungan dan sekaligus wacana menjadikan daerah ini sebagai contoh bagi daerah lain dalam membangun ketahanan pangan dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).
”Sumsel saat ini dalam proses menjadi provinsi mandiri pangan yang tidak bergantung dengan daerah lain dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Jika berbicara soal beras kita sudah surplus sekitar 1 juta ton,” ungkap Herman Deru.
Herman Deru berharap kedepannya Harga Pokok Penjualan (HPP) beras dan gabah dikeluarkan tepat waktu sehingga tidak terjadi permainan harga oleh pedagang. Di samping itu dia menyarankan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional RI dan tim melakukan pertemuan juga dengan OPD terkait dengan pangan seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertenakan serta Dinas Perkebunan sehingga rekomendasi yang dibuat betul-betul valid.
“Untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang akan menjadi second opini dalam menyusun rekomendasi yang akan dibuat,” harapnya.
