JAKARTA – Kurang dari sembilan bulan, Indonesia akan memasuki fase baru dalam proses pemilihan para pemimpinnya, termasuk presiden, wakil presiden, gubernur, bupati/walikota, dan anggota dewan, yang akan berlaga dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Sebagai pemilik suara, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang memiliki sifat adil dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dalam rangka mencari pemimpin yang adil, bermartabat, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengungkapkan bahwa masyarakat harus memastikan calon pemimpin memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Ghufron menjelaskan pentingnya dua poin tersebut sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan pasca terpilih.
“Kami berharap antikorupsi menjadi budaya bagi pemerintahan dan rakyatnya. Pemimpin yang adil itu tidak menyuap untuk dipilih. Kenapa? Karena kalau dia menang dengan cara itu maka saat duduk memimpin dia akan minta kembali modalnya,” kata Ghufron dalam acara Roadshow Bus Antikorupsi, Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, di Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (21/5).
Ghufron menekankan kepada masyarakat Kota Depok yang hadir bahwa tahun politik sangat rentan dengan praktik politik uang atau serangan fajar. Melalui kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’, Ghufron berharap masyarakat Kota Depok tidak menerima hadiah atau apapun pada saat hari pemilihan dalam Pemilu 2024 mendatang.
Serangan fajar adalah salah satu praktik buruk yang sering terjadi di pagi hari pada hari pemilihan. Dengan memberikan uang kepada pemilih, mereka akan diajak untuk memilih calon tertentu. Namun, pada akhirnya, jika pemimpin tersebut terpilih, kualitas pemerintahannya tidak akan baik, bersih, dan akuntabel.
“Kalau ada serangan fajar, tolak. Selama masih menerima atau menunggu serangan fajar, pasti pemerintahannya tidak akan bersih. Jangan memilih berdasarkan amplop, karena itu tidak akan menghasilkan pemimpin yang akan membuat kota makmur dan adil,” ujar Ghufron.
Seiring dengan semangat dan pedoman yang tercantum dalam lirik Hymne Kota Depok, yaitu ‘Masyarakat Makmur Sejahtera, Kota Depok Jaya’, budaya antikorupsi harus menjadi bagian dari pembangunan baik bagi pemerintahan maupun masyarakatnya. Dengan demikian, budaya antikorupsi akan membawa perubahan dan kesejahteraan.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris, juga menyatakan bahwa permasalahan korupsi bukan hanya tentang penindakan semata. Upaya pencegahan seharusnya menjadi prioritas utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kota Depok untuk tidak terjebak dalam politik uang pada Pemilu 2024. Jika masyarakat masih menerima amplop tersebut, maka pemerintahan yang terbentuk tidak akan sehat dan bermutu. Akibatnya, masyarakatlah yang akan dirugikan.
“Kita punya slogan KODE HATIKU, yaitu Kota Depok Sehat, Indonesia Kuat. Sehat secara mental, pikiran, pemerintahan, dan termasuk masyarakatnya,” tegasnya.
Roadshow Bus Antikorupsi KPK juga akan menyambangi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Bus KPK akan mengunjungi Karawang dan Kota Bandung sebelum menjelajahi jalanan di Pulau Sumatera.
Kegiatan yang dilakukan meliputi senam sehat bersama, dialog interaktif, edukasi siswa, dan pameran pelayanan publik. Masyarakat yang hadir berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan KPK dan meningkatkan pemahaman tentang budaya antikorupsi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK, Amir Arief, Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono, Perwakilan DPRD Depok, Kepala OPD Depok, Kapolresta Depok, pejabat struktural KPK, dan Kota Depok.
